Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, Presiden Jokowi merestui pembangunan perpustakaan terbesar se Asia Tenggara. Menurut dia, Jokowi hanya menunda pembangunan gedung baru DPR, bukan perpustakaan.
“Jadi begini ya, moratorium itu ada suratnya dari Jokowi. Pada akhir 2015 ada surat menyurat (ingin bangun perpustakaan), dan khusus soal pengadaan fasilitas itu ada suratnya juga, lalu dipersilakan untuk bangun gedung-gedung yang diperlukan,” ujar Fadli di Jakarta, Rabu 30 Maret 2016.
Seharusnya, lanjut dia, pemerintah mengatakan sejujurnya soal ada atau tidaknya anggaran untuk pembangunan perpustakaan di parlemen.
“Jadi kalau misalnya memang tidak ada uang, bilang tidak ada uang atau, kalau misalnya negara ini mau bangkrut bilang terus terang. Jadi surat menyurat itu ada,” terang Fadli.
Sebab, kata dia, rencana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara ini sudah menjadi kebutuhan dan telah dibawa ke rapat paripurna.
“Pembangunan perpustakaan itu kan kebutuhan dan sudah dibawa di paripurna. Tapi sekali lagi kalau misalnya kita enggak punya uang ya batalin aja enggak masalah. Tapi kalau kita ada ya ini kan suatu kebutuhan termasuk adanya perpustakaan, museum, ruang tenaga ahli, dan anggota,” kata Fadli. (Sumber liputan6)