Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang sudah seharusnya gigih, tak menyerah, dan pantang mundur. Sayangnya, bukan sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan ratusan juta rakyat di republik ini, melainkan lebih mengurus kepentingan sendiri. Kegigihan DPR antara lain terlihat lewat ngototnya rencana pembangunan gedung baru DPR. Ini adalah proyek lama. Setiap mencuat ke publik, selalu muncul penolakan masif.Tahun 2010 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua DPR Marzuki Alie, rencana gedung baru DPR telah bikin gaduh. Kala itu anggaran pembangunan gedung baru senilai Rp 1,1 triliun.Sampai-sampai ada yang membandingkan, jika untuk rumah sederhana kira-kira dapat ribuan unit rumah yang sangat dibutuhkan rakyat agar terlindung dari terik matahari dan dinginnya malam. Jadi, bisa dimengerti bila rakyat marah. Rencana gedung baru pun batal.
Namun, DPR tidak menyerah. Apalagi, sesuai rencana gedung baru itu akan tampil mewah. Nanti akan ada alun-alun demokrasi, tempat rakyat berdemonstrasi menyampaikan aspirasi; museum; perpustakaan; hingga tempat olahraga dan relaksasi. Maka DPR pun mencari solusi untuk pendanaan pembangunan gedung baru yaitu melalui dana optimalisasi.
Dana tersebut adalah dana penghematan dari program-program kerja lembaga negara yang kemudian bisa menjadi dana cadangan risiko fiskal. Dana ini sebagai tambahan dana untuk sejumlah lembaga atau kementerian guna mendukung dana operasional pembangunan.
Tahun 2014, dana operasional sebesar Rp 27 triliun. Lewat dana operasional, DPR mengharapkan pembangunan gedung baru dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun. Total dana pembangunan gedung baru sekitar Rp 2,7 triliun. Untuk anggaran tahun 2016, anggaran proyek gedung baru itu diajukan Rp 600-Rp 700 miliar.
Dalam proyek gedung baru kali ini, yang lebih mencuat ke permukaan adalah rencana pembangunan perpustakaan besar. Tidak tanggung-tanggung, perpustakaan di DPR itu akan memecahkan rekor perpustakaan umum terbesar di Asia Tenggara.
Rencana itu boleh dikata luar biasa. Bukan saja untuk kategori gedung fisik, tetapi tampaknya DPR berupaya untuk menuju sebagai komunitas intelektual.
Tak heran pula sejumlah cendekiawan dan budayawan bertemu Ketua DPR Ade Komarudin pada Selasa (22/3/2016) lalu, antara lain Ignas Kleden, Nirwan Dewanto, Ayu Utami, dan lain-lain. Tak ragu lagi, mereka adalah orang-orang yang sangat menaruh perhatian pada program pencerdasan bangsa, sehingga perpustakaan lengkap menjadi perhatian mereka.
Perpustakaan memang sangat penting. Terlebih lagi untuk para anggota DPR. Mereka bisa menggunakan fasilitas perpustakaan dalam meriset dan mengoptimalkan data sehingga keputusan atau sikap DPR bisa lebih tepat, relevan, berbasis data, dan bisa dipertanggungjawab.Tidak lagi hanya mengandalkan data minim atau pikiran common sense.
Persoalannya apakah perpustakaan terbesar itu krusial bagi DPR sekarang ini? Apakah anggota DPR sudah benar-benar melek perpustakaan lengkap dalam mendukung kerja mereka? Inilah yang jadi tanda tanya besar.
Terlebih lagi, perpustakaan bukan tidak ada di DPR. Koleksinya pun bukan sekadar ada. Perpustakaan di Gedung Nusantara II itu memiliki koleksi 105.381 eksemplar. Ada buku, majalah, surat kabar, serta arsip-arsip tua peninggalan Belanda.
Namun, runyamnya perpustakaan yang menyimpan ribuan koleksi terbitan dalam maupun luar negeri tersebut cenderung sepi (Kompas, 27/3/2016). Anggota DPR yang berkunjung, apalagi benar-benar memanfaatkan, ke perpustakaan itu terbilang minim.
Pengunjung yang sering ke perpustakaan adalah peneliti dan analis Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi (P3DI) DPR. Memang anggota DPR punya alasan, seperti disampaikan Arsul Sani (PPP) bahwa telah mendapatkan referensi yang cukup lewat perpustakaan online.
Barangkali memang banyak anggota DPR yang memanfaatkan teknologi sekarang yang cukup browsing atau googling, tidak perlu lagi datang ke perpustakaan. Namun, kalau yang terjadi sebaliknya, misalnya justru banyak anggota DPR yang tidak melakukannya (via internet), apalagi mau datang ke perpustakaan, bukankah perpustakaan terbesar itu akan menjadi sia-sia.
Karena itu, lebih baik tentukan skala prioritas. Masih banyak urusan yang harus dituntaskan DPR untuk mengurus kepentingan dasar rakyat, semisal kebutuhan pangan dan papan. Jangan gunakan dalih atau berlindung di balik perpustakaan demi proyek gedung baru, kecuali benar-benar bermanfaat. Kalau karakter anggota DPR belum melek perpustakaan dan belum menjadikan data sebagai kebutuhan kerja, proyek ini hanya akan memperpuruk citra buruk DPR saja.
Serangoon, 26 Maret 2016
sumber(kompas.com)